Network
"Karena disisi lain para anggota DPRD juga pasti memperhatikan orang-orang yang mendukung mereka pada pemilihan legislatif kemarin. Sehingga bantuan melalui Pokir ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Malaka,"ucapnya.
Dia pun kembali mempertanyakan, dana pokir tahun kemarin sebesar Rp 250 juta, manfaat untuk masyarakat itu apa? Kemudian, tingkat penyerapan anggaran yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini seperti apa? sehingga tahun ini DPRD kembali menaikan dana Pokir sebesar Rp 350 juta.
Baca Juga: Istri Polisi Digerebek Suami Saat Selingkuh di Hotel Bersama Anak Kepala Desa
"Miris kan, jadi publik juga perlu mengetahui anggaran Pokir kemarin manfaatnya seperti apa? Tapi yang dilihat itu orientasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang notabene pernah mendukung anggota DPRD itu. Lalu, masyarakat yang lain dapat apa?," tanya Wendy.
Kalau pemerintah mau sukseskan program swasembada pangan, kenapa harus melalui DPRD? Kan Dinas teknisnya ada.
Baca Juga: Polda NTT Menetapkan 22 Tersangka 303 Judi, Bandar Belum Berhasil Ditangkap
"Tinggal bagaimana pemerintah mengintervensi melalui dukungan anggaran kepada Dinas teknis terkait untuk menyukseskan program itu.Tapi, kalau masih lewat DPRD ini sudah masuk dalam syarat kepentingan pada pileg 2024 mendatang,"ucapnya.
Oleh karena itu,pihaknya meminta kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengkaji ulang tentang dana pokir itu.
Baca Juga: Kebohongan Gagal! Ternyata Begini Alasan Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Kematian Brigadir J
"Karena kita melihat asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini hanya sebatas pada konstituen dengan penyebarannya tidak secara komprehensif sehingga hal ini menimbulkan kekaosan berpikir dikalangan masyarakat.Jadi,kita berharap agar Pemerintah dan DPRD segera mengkaji ulang dana Pokir itu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Malaka,"pintanya.***
