Network
Baca Juga: Skenario Pembohongan Gagal Total, Berikut Daftar Nama Anggota Polri Tersangka Obstruction Of Justice
"Bagaimana tidak? karena bantuan melalui dana dari Pokir ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang berada di dapil masing-masing dan penyebaran tidak secara merata, sehingga masyarakat yang pada pileg kemarin tidak pro dengan anggota Dewan itu hanya sebagai penonton pasif. Ini kan konyol,"pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak punya konsederasi yang matang sehingga dana Pokir yang digelontorkan pada tahun kemarin dengan nilainya sangat fantastis tidak memiliki dampak positif terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Skenario Pembohongan Gagal Total, Berikut Daftar Nama Anggota Polri Tersangka Obstruction Of Justice
"Misalnya, dana pokir tahun kemarin sebesar Rp 250 juta per anggota Dewan, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Pembangunan apa yang mereka sudah lakukan? Jelas hal ini terbaca dengan penambahan dana pokir itu tujuan utamanya itu adalah kepentingan mereka pada Pileg 2024 dengan dalil mendukung program pemerintah melalui bidang pertanian. Sejatinya mereka punya goal tertentu. Nah ini harus dikritisi,"ucapnya.
Jika hanya untuk program swasembada pangan,kata Wendy kenapa harus melalui DPRD? Kenapa Pemerintah Daerah tidak langsung eksekusi saja lewat Dinas teknis terkait?
Baca Juga: Gegara Drama Ferdy Sambo? 6 Perwira Polri Ditetapkan Menjadi Tersangka, Simak Berita Lengkapnya
"Kami pikir ini mungkin suatu kekhawatiran dari DPRD sehingga mereka menaikan dana itu yang sebelumnya Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta. Tapi secara terang benderang mereka sudah menampilkan kegalauan dalam mengahadapi Pileg 2024 mendatang. Artinya mereka takut masyarakat tidak mau pilih lagi mereka,"tandasnya.
Menurut Ketua Pospera, dana pokir itu dihapus saja, karena tidak membawa dampak positif terhadap kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Gelar Upacara Hari Pramuka ke-61, Begini Harapan Bupati Heri Kepada Peserta Didik Pramuka
