Network
Lanjut Yosep sampai saat ini, pihaknya masih tetap melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan apakah memenuhi syarat atau belum.
Pihaknya juga tetap memberikan tanggapan kepada pihak Gereja yang bersangkutan untuk memperoleh solusi agar Kementerian Agama dapat menerbitkan rekomendasi.
Baca Juga: Pemekaran 7 Provinsi Dikebut, Mendagri Tito; Pemerintah dan DPR Sepakat Mempercepat
"Dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan bahwa, rekomendasi untuk izin mendirikan Rumah Ibadah itu pada akhirnya akan diusulkan ke Bupati sebagai pemimpin daerah ini. Begitu pun dengan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maupun rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia," jelasnya.
Setelah melakukan verifikasi, kata Yosep, tim dari Kantornya menemukan persyaratan yang belum dipenuhi dalam pembangunan Gereja Kemah Injil, baik dari umatnya maupun dari pihak yang mendukung pembangunan Gereja.
Persyaratan yang belum dipenuhi itu, yakni terkait identitas dari sejumlah umat.
Baca Juga: Pemekaran 7 Provinsi Dikebut, Mendagri Tito; Pemerintah dan DPR Sepakat Mempercepat
"Misalnya ada yang berdomisili di Lembor tetapi yang bersangkutan sebenarnya bagian dari umat Gereja GBDI. Jadi, ini juga menjadi perhatian kita. Kita juga akan membuat verifikasi dan harus berkomunikasi dengan pimpinan umat GBDI sendiri," ujarnya.
Lanjut Yosep prinsipnya, pihaknya tetap patuh pada peraturan Kementerian.
Sementara itu seorang staf di Kantor Kementerian Agama Manggarai Barat menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin sampai kapan tahap verifikasi tersebut selesai.
