VOX TIMOR - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Keluhan disampaikan di tengah banyaknya persoalan dalam program pengangkatan satu juta guru PPPK.
"Jadi Pak Presiden, waktu hari guru tingkat provinsi, teman-teman guru banyak mengeluh soal PPPK," kata politikus PDI Perjuangan ini dalam acara HUT ke-77 PGRI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Desember 2022.
Baca Juga: TERPOPULER; Baru 3 Hari Menikah Dengan Pria Asal Libya, Ratu Rizky Nabila Akui Sudah Cerai Lagi
Ganjar lalu membacakan keluhan para guru yang diterimanya. "Wah katanya akan ada pengangkatan 1 juta PPPK, itu mbok guru diutamakan."
Program pengangkatan satu juta guru PPPK sudah berjalan sejak tahun lalu dan masih menyisakan sejumlah persoalan.
Anggota Komisi Pendidikan DPR Muhammad Nur Purnamasidi misalnya, menilai pengangkatan satu juta guru PPPK tidak memiliki perencanaan yang matang.
Sebab, program tersebut hingga kini belum selesai dan masih memiliki banyak masalah. “Kelihatannya dari situasi yang makin hari makin ruwet ini berarti memang (pemerintah) tidak ada visi yang sama dalam memberikan solusi pengangkatan PPPK yang paling efektif itu apa,” ujarnya saat rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Baca Juga: Waduh!! Terlalu Sering Menonton Film Porno Dapat Merusak Kesehatan Seksual, Ini Kata Ahli
Ganjar yakin keluhan itu tidak hanya diterima oleh dirinya, tapi juga oleh kepala daerah lain yang ikut hadir dalam acara HUT PGRI. Tapi Ganjar lalu menebar optimisme dan meminta guru tak khawatir, karena dirinya yakin target tersebut akan terlampaui.
Sebab pada 2021, sudah ada pengangkatan 300 guru PPPK dan 319 ribu pada 2022. Untuk itu, Ganjar yakin jumlah pengangkatan guru PPPK akan semakin naik lagi tahun 2023.
Ganjar juga melaporkan ke Jokowi kalau di Jawa Tengah, sudah ada 5.788 guru PPPK yang dilantik.
Pada 31 Oktober kemarin, Jawa Tengah kembali membuka 4.600 lowongab dan menerima 4.361 guru.
Ganjar pun menyebut saat ini masih ada sisa 5.546 guru honorer lagi di bawah Pemerintah Provinsi yang menunggu diangkat jadi PPPK.
Tak hanya soal status PPPK, Ganjar juga menyinggung soal gaji yang diterima para guru. Selama ini, persoalan gaji, terutama gaji guru honorer, selalu jadi persoalan karena nominalnya yang kecil.
"Kita enggak fair, jika ngomong tentang pembangunan dunia pendidikan, tapi melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajarnya," kata Ganjar, yang disambut tepuk tangan para guru.
Ganjar pun melaporkan upayanya kepada Jokowi dan Nadiem, untuk membuat gaji guru honorer bisa setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sehingga di peringatan Hari Guru di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Ganjar mengaku telah meminta kepala daerah di Jawa Tengah untuk menghitung ulang anggaran daerahnya.
"Bisa enggak ya alokasi anggaran (gaji guru) minimum UMK?" kata dia.
Baca Juga: Berikut 5 Tanda Pasanganmu Terlalu Suka Mengontrolmu, Apakah Termasuk Anda?
Sebab di tingkat provinsi, sudah diupayakan setara UMK dengan tambahan 7,5 sampai 10 persen. "Itu saja senengnya minta ampun, apalagi lebih dari itu," ujar Ganjar.
Presiden Jokowi Beri Pesan Untuk Guru
Presiden Joko Widodo mengatakan, para guru tidak boleh memberikan ilmu yang sudah usang saat mengajar siswa. Presiden mengingatkan perkembangan teknologi dan sosial saat ini begitu cepat sehingga pendidik juga harus terus memperbaharui ilmu.
"Inilah yang perlu terus di-update karena perkembangan sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini berubah-ubah dan cepat sekali perubahannya. Jangan sampai ilmu yang sudah usang, yang sudah 30 tahun yang lalu, atau yang sudah 20 tahun yang lalu masih kita berikan pembelajarannya kepada anak-anak kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional di Semarang yang disiarkan secara daring pada Sabtu 3 Desember 2022.
Jokowi lantas menjelaskan pemerintah ingin Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul.
Baca Juga: Politisi PDI Perjuangan Diberhentikan Dari Jabatan Ketua DPRD, Gegara Lapor Bupati ke KPK
Adapun salah satu komponen yang harus dikuasai generasi yang unggul yakni penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman.
Untuk mendukung target itu pemerintah memberikan kebebasan kepada para guru dalam menyusun materi pembelajaran.
"Kenapa diberikan kebebasan, karena perkembangan perubahan zaman ini sekarang sangat cepat sekali. Satu barang, satu ilmu, kita baru pelajari besoknya sudah keluar yang lain, sudah berubah yang lain," jelas Jokowi.
"Sehingga guru pun harus selalu meng-update informasi. Dan proses yang terpenting dalam pengajaran menurut saya saat ini adalah bagaimana proses pengajaran itu agar anak memiliki daya kritis yang baik. Sehingga fleksibilitas itu diperlukan, tidak kaku, harus fleksibel," lanjutnya.
Baca Juga: Politisi PDI Perjuangan Diberhentikan Dari Jabatan Ketua DPRD, Gegara Lapor Bupati ke KPK
Jokowi pun mengingatkan agar anak didik selalu diberikan informasi terkini dalam pembelajaran, sehingga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru pemerintah melakukan sejumlah langkah.
"Program Merdeka Mengajar dan program Guru Penggerak. Saya ingin menekankan lagi apa yang tadi telah disampaikan Mendikbudristek menjadi program-program utama pemerintah untuk mentransformasi pendidikan kita, untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air," tambahnya.***