Penjabat Kepala Daerah Berpolitik? Sekjen PDIP; Penjabat Kepala Daerah Dilarang Berpolitik Praktis

- 22 Juni 2022, 18:29 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto /Dok PDIP/

VOX TIMOR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ingatkan para penjabat kepala daerah tidak melakukan manuver politik.

Hasto menegaskan penjabat kepala daerah tidak terlibat langsung dalam kampanye maupun memberikan dukungan kepada capres-cawapres pada Pemilu 2024.

"Itu kan sudah diatur dalam undang-undang karena penjabat kepala daerah itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis," kata Hasto di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, menanggapi kekhawatiran adanya penjabat kepala daerah dimanfaatkan untuk pemenangan capres-cawapres, dikutip Voxtimor dari  Antara, Rabu 22 Juni 2022. 

Baca Juga: Demi Pelayanan Berkualitas Melalui Pengelolaan Pengaduan Pada Layanan Publik, Kakanim Atambua Ikut Webinar

Menurut dia, dalam berpolitik harus percaya pada regulasi dan aturan yang sudah dibuat.

Karena itu, pentingnya wasit dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kelompok masyarakat.

Baca Juga: Lagi Heboh! Perempuan Ini Gugat Pacarnya Rp 1,4 Miliar Gegara Ingkar Janji Menikahi

"Ketika ada yang menyimpang harus ada wasit yang menyemprit, meniup peluit. Ada Menteri Dalam Negeri, ada kelompok sosial masyarakat yang mengawasi Pj. kepala daerah.Itu betul-betul bertindak untuk mempercepat kemajuan yang ada di daerahnya," ucap pria kelahiran Yogyakarta ini.

Hasto juga mengingatkan bahwa penjabat kepala daerah harus menunjukkan tanggung jawabnya serta prestasi tanpa memikirkan elektoral.

Baca Juga: Istri Anda Sulit Hamil, Begini Kata Dokter Terkait Faktor Umum Penyebab Kehamilan

"Mereka harus menunjukkan prestasi di mana mereka menjadi penjabat kepala daerah tanpa hasil elektoral, dan betul-betul berkomitmen bagi kemajuan wilayahnya," tegasnya.

Pilpres 2024

PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan popularitas dan figur seseorang.

PDIP juga tidak akan memanfaatkan teori efek ekor jas atau coattail effect untuk menentukan kandidat di Pilpres 2024.

Baca Juga: GMKI Sumut Bersama Gerakan Indonesia Sehat Indonesia Maju Gelar Aksi Berbagi untuk Warga Terdampak Covid-19

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP bukan tipikal partai yang menggunakan jalan pintas dengan menggunakan teori efek ekor jas dalam menentukan kandidat.

"Kalau bagi kami, ya, rekrutmen harus tumbuh dari bawah dari kaderisasi dan kepemimpinan melalui Sekolah Partai ini," kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, Rabu 2022.

Hasto menerangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Istri Anda Sulit Hamil, Begini Kata Dokter Terkait Faktor Umum Penyebab Kehamilan

Hasto  menyebut, Megawati telah mengingatkan bahwa organisasi itu harus dibangun dari bawah bukan dari popularitas.

"Itu jauh lebih penting daripada popularitas diri," kata Hasto.

Sebelum adanya keputusan Ketum Megawati mengenai Pemilu, lanjut Hasto, PDIP akan melakukan konsolidasi dan bergerak ke bawah.

"Seluruh apa yang menjadi harapan (rakyat). bisa ditangkap dan diformulasikan menjadi kebijakan politik. Itulah yang menjadi jurus politik PDI Perjuangan di dalam memenangkan pemilu," kata Hasto.

Baca Juga: Istri Anda Sulit Hamil, Begini Kata Dokter Terkait Faktor Umum Penyebab Kehamilan

Oleh karena itu, PDIP tidak akan menggunakan efek ekor jas, dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024.

"Total efek itu diharapkan muncul dari rakyat. Rakyat itu sebetulnya pemimpin dari segala pemimpin," jelas Hasto.***

 

 

 

 

 

 

Editor: Oktavianus Seldy Berek

Sumber: Antara


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah