VOX TIMOR - Ketua Umum Aliansi Rakyat Antikorupsi (Araksi) Provinsi NTT, Alfred Baun diketahui getol melawan korupsi di Provinsi NTT.
Terbaru, Ketua Umum Aliansi Rakyat Antikorupsi (Araksi) Provinsi NTT, Alfred Baun kena OTT dari Kejari TTU.
Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alfred Baun, lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri TTU.
Baca Juga: CPNS 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Formasi Paling Banyak?
Alfred langsung ditahan di Rutan Kelas II B Kefamenanu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, Rabu 15 Februari 2023 sore.
Alfred Baun menjadi tersangka dalam perkara dugaan perkara tindak pidana korupsi, terkait memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana korupsi padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 tahun penjara.
Berikut Daftar Dugaan Korupsi Yang Dilaporkan Araksi di TTU
Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi), NTT, Alfred Baun resmi melaporkan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), David Juandi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTU, Januarius T. Salem ke Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, terkait tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Persoalan Bupati Malaka dan Ahingku Berakhir Damai
“Tindak pidana korupsi diduga di prakarsai oleh Bupati TTU, David Juandi dan Kepala Dinas PUPR, Januarius T. Salem terhadap sejumlah proyek di tahun 2021 melalui APBD 2 Kabupaten TTU diduga telah diselewengkan dengan motif pekerjaan monopoli,"kata Alfred Baun kepada Wartawan, di Kupang, 19 September 2022 lalu, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.
Alfred mengatakan, teori monopoli yang digunakan oleh Kepala Dinas PUPR dengan meminjam bendera kemudian proyek dikerjakan oleh keluarganya Yaner Salem.
“Tidak hanya itu perencanaan proyek Embung, Jalan dan Irigasi dikerjakan oleh ponakan kandung Kepala Dinas PUPR dan proyek dikerjakan oleh saudara kandung (kakak) Kadis PUPR,"kata Alfred.
Baca Juga: Apa Itu OTT Alias Operasi Tangkap Tangan: Arti, Contoh dan Dasar Hukumnya?
Menurutnya, salah satu proyek, yakni Embung di Desa Nifuboke, Kecamatan Noemuti dengan nilai Rp 880 juta, bukan Embung yang dibuat melainkan empang kering tak berair.
"Tidak ada hasil. Setelah ditelusuri dibuatlah empang pada kali kering hingga sekarang tidak ada air padahal proyek sudah selesai pada bulan Oktober 2021 lalu, seharusnya pada musim hujan sudah ada air tapi ternyata hingga sekarang tidak ada air," tandas Baun.
“Proyek Kedua, yakni Jalan Nona Manis di Biboki. Itu juga dikerjakan dengan anggaran cukup besar tapi ternyata tidak berhasil, setelah ditelusuri ternyata jalan sudah hancur. Tidak hanya jalan irigasi yang dikerjakan oleh kakak kandung Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTU, itu juga tidak ada hasil," sambung Ketua Araksi NTT.
Baca Juga: Apa Itu OTT Alias Operasi Tangkap Tangan: Arti, Contoh dan Dasar Hukumnya?
"Kita patut menduga, ini bisa terjadi konspirasi besar yang dilakukan oleh Bupati dan Kepala Dinas PUPR TTU, dalam mengakomodir orang-orang yang tidak berkompeten sehingga asal kerja serta tidak ada manfaatnya untuk masyarakat," tandasnya.
Karena itu, Alfred menegaskan agar keluarga Kepala Dinas harus diperiksa karena yang mengerjakan proyek adalah keluarga Kadis dan yang mengawasinya juga adalah keluarga.
"Jadi Bupati TTU itu mengizinkan Kepala Dinas Yaner Salem untuk giring keluarganya masuk mengelola anggaran APBD II di Kabupaten TTU," jelas Alfred.
Baca Juga: Sahidin Belum Ditemukan, Tim SAR Terkendala Angin dan Ombak Pesisir Pacitan Setinggi 3,5 Meter
Alfred Baun menguraikan total kerugian negara yang dilaporkan ke Kejati NTT sebesar Rp1,4 miliar. Alfred menyampaikan terima kasih kepada Kejati NTT karena telah menerima laporan dan dilakukan pulbaket terhadap kasus dugaan korupsi.***