Network
VOX TIMOR - Mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malaka, merupakan suatu hal yang sangat wajar sebagai penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Mutasi para pejabat eselon itu ada penilaian tersendiri yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga ada beberapa pejabat yang dipromosikan, dirotasi akan tetapi tidak yang dinonjobkan.
ASN yang di promosikan memiliki penilaian kinerja baik dan loyal kepada Atasannya dan mendukung program pemerintah kabupaten Malaka.
Baca Juga: Soal Mutasi Sekwan Malaka, Yanuarius Boko; Jangan Melihat Mutasi ASN Dengan Kacamata Kuda
"Harus bersyukur karena tidak ada ASN yang di Nonjob, itu hal baik yang masih dipetimbangkan Bupati," Demikian Yanuarius Boko, S.Ag,Msc selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malaka kepada Vox Timor, Sabtu 15 Januari 2022.
Karena sebelumnya, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka dikenakan sanksi turun pangkat dari rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca Juga: Terkait Pergantian Sekwan Malaka, Yanuarius Boko; Kami Sudah Lakukan Koordinasi Dengan Pimpinan DPR
Diberitakan sebelumnya, Yanuarius Boko meminta jangan menilai dan melihat mutasi pejabat eselon di Malaka dengan kacamata kuda. Lihat juga undang - undang lainnya, karena mutasi ASN lingkup Pemkab Malaka, merupakan bagian dari proses pengembangan karir ASN.
Mutasi yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui proses serta mekanisme yang benar.
