Network
VOX TIMOR - Kenaikan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Malaka, Provinsi NTT menjadi drama kepentingan politik 2024.
Sementara, kenaikan harga BBM Subsidi yang menjadi polemik se-indonesia cukup dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan Timor Leste menjadi tantangan baru.
Apa solusinya, dan bagaimana peran DPR Malaka menghadapi kenaikan harga BBM Subsidi yang menjadi polemik se-indonesia ini? mungkin hanya menjadi pertanyaan.
Baca Juga: Kades Paka Diduga Masa Bodoh Mangkraknya BUMdes Paka, Warga Minta Bupati Panggil Kades
Sementara, DPR Malaka telah menetapkan anggaran Pokir yang sebelumnya Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta per tahun.
Ketua DPC Pospera Malaka Wendy Bundao menyebut, kenaikan dana Pokir, diduga berorientasi untuk kepentingan pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang.
Untuk memuluskan kepentingan itu ke-25 anggota DPR menyatukan persepsi dengan alasan mendukung salah satu program Swasembada Pangan.
Baca Juga: PS Malaka Harus Menerima Kekalahan Perdana, Peluang Lolos ke 16 Besar Semakin Terancam
Program Swasembada Pangan merupakan program pemerintah Kabupaten Malakadibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka.
