Network
VOX TIMOR - Pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terdampak bagi semua daerah, sehingga daerah mengalami devisit anggaran.
Namun, di kabupaten Malaka, DPRD semakin menambahkan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) disaat daerah sedang mengalami devisit anggaran.
Dengan devisitnya anggaran dan dana pokir terus ditingkatkan, berpotensi besar akan berdampak pada pengakomodiran hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrembang) dari tingkat desa hingga di tingkat kabupaten, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan salah satu pemuda Malaka, Nando Bere Seran, menanggapi peningkatan dana Pokir DPRD Malaka, disaat daerah mengalami devisit anggaran pasca pandemi Covid-19.
Baca Juga: DPRD Malaka Naikan Dana Pokir, Diduga Orientasi Kepentingan Pileg 2024, Masyarakat Dapat Apa?
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa, penambahan dana pokir DPRD ini guna mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH.,MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos yakni swasembada pangan melalui dinas teknis terkait.
Lantas, Nando pun menanyakan, kalau DPRD minta naikan dana Pokir terus menerus, Dinas dan Badan teknis mau kerja apa lagi? Kerja pakai apa lagi?
Baca Juga: Terungkap! Johnson Panjaitan Buka-Bukaan Soal SP3 Laporan Nyonya Sambo di Duren Tiga
"Kenapa saya katakan demikian? Karena semua hasil Musrenbang tidak di akomodir (jadi arsip). Alasannya jelas yaitu keterbatasan dana", tohoknya.
