Network
Dia mengatakan, kondisi ini mengharuskan masyarkat untuk tolak secara keras atas usulan dana Pokir yang sangat fantastis itu, walaupun Pokir ini ada di regulasi, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dan keuangan daerah.
Jangan dipaksakan untuk naikan anggarannya. kalau kondisi anggaran devisit harus dikasih turun dana pokirnya, jangan terus paksa untuk naikan dana pokirnya sementara daerah lagi kurang dana.
Baca Juga: Terungkap! Johnson Panjaitan Buka-Bukaan Soal SP3 Laporan Nyonya Sambo di Duren Tiga
"Jika dipaksakan bagaimana dengan nasib Daerah Ini? Lalu kemudian, pastinya beberapa program akan terancam bahkan gagal karena alasan klasik tadi (red, devisit anggaran). Terus nanti DPRD tampil dan ramai-ramai serang Bupati dan Wakil Bupati," tandasnya.
Nando mengatakan, untuk apa lakukan Musrenbang setiap tahun jika tidak didukung dengan dana dari APBD.
Baca Juga: Om Kuat dan Ricky Bergantian Masuk ke Kamar Nyonya Sambo, Yoshua Orang Ketiga?
"Untuk apa kita lakukan Musrenbang setiap tahun kalau tidak di dukung dengan dana dari APBD. Dana Pokir Rp.350 juta per anggota dewan. Berapa duit yang Daerah keluarkan? Ini harus jelas dan harus ada aspek manfaatnya dari dana yang Begitu banyak, dan peruntukkannya untuk masyarakat yang mana? Ini harus diperjelas. atau jangan sampai untuk konstituen dewan saja yg dukung mereka saat itu? tukas Nando.
Terpisah, Ketua Diaspora Malaka, Herman Seran saat dihubungi Vox Timor melalui pesan WhatsApp, Jumat, 09 September 2022 malam, mengatakan dana pokir itu diberi nomenklatur. Namun kata dia, itu akan melemahkan fungsi kontrol DPRD.
Baca Juga: Untuk Calon Pegawai Negeri, Berikut Cara Daftar Platform CASN Yang Baru Diluncurkan
"Memang pokir itu di tempat lain diberi nomenklatur dana aspirasi. Bagi saya dana itu justeru melemahkan fungsi kontrol mereka," kata Herman Seran.
