VOX TIMOR - Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Kementerian Kesehatan RI telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sebanyak 300 ribu alat antropometri guna memudahkan petugas kesehatan dalam pengukuran berat dan tinggi badan bayi.
"Kementerian Kesehatan RI telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pengadaan sebanyak 300 ribu antropometri yang digunakan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di posyandu di seluruh Indonesia pada 2023," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat dihubungi di Kupang, Kamis 15 Desember 2022 kemarin.
Baca Juga: Kadis PMD Mabar, ajak warga awasi penggunaan dana desa
Dia menjelaskan peralatan antropometri sangat penting digunakan para petugas kesehatan dalam kegiatan pelayanan posyandu untuk mengukur berat badan, tinggi badan dan panjang badan bayi saat kegiatan posyandu berlangsung.
Menurut dia Kementerian Kesehatan RI telah melakukan pengadaan 300 ribu antropometri untuk dibagikan ke semua posyandu di semua daerah di Indonesia secara gratis.
"Ada sekitar 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran penerima bantuan antropometri dari pemerintah pusat pada 2023," kata Emanuel Melkiades Laka Lena.
Baca Juga: Kemenko PMK Imam Pasli : Sangat penting dalam membangun budaya sadar risiko
Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan posyandu-posyandu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dipastikan menerima bantuan antropometri yang dibutuhkan dalam penanganan anak-anak balita yang mengalami kekerdilan.
"Alat ini sangat dibutuhkan di NTT yang masih memiliki kasus-kasus kekerdilan yang sangat tinggi, karena pasti membutuhkan antropometri dalam penanganan kekerdilan," kata Emanuel Melkiades Laka Lena.
Baca Juga: Meriahkan Hari Juang Ke-77 TNI AD, Kodim 1624/Flotim salurkan sembako
Dia menambahkan para petugas kesehatan sangat terbantu dengan adanya alat antropometri untuk memastikan kondisi tumbuh kembang anak balita secara cepat.
Menurutnya para petugas kesehatan sangat membutuhkan fasilitas antropometri guna mendeteksi terjadinya kekerdilan pada setiap anak balita karena lebih akurat dalam pengukuran berat dan tinggi badan bayi.
Ia menjelaskan Komisi IX DPR-RI terus mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk terus memberikan bantuan sarana prasarana yang lebih memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan termasuk dalam kegiatan posyandu sehingga menjadi lebih optimal.***