Network
Karena pernyataan itu menurut tim kuasa hukum Bupati Malaka sangat mencemarkan nama baik bupati Malaka maupun mengandung unsur penfithan terhadap bupati Malaka.
Baca Juga: Bupati Malaka Tinjau Lokasi Tanah Longsor di Kecamatan Rinhat
Sementara dalam kesempatan yang sama Advokat Ferdinandus Maktaen menilai pernyataan Ketua Komisi III DRPD Henri Melky Simu tidak relevan.
"Apa hubungannya pekerjaan bantuan pembangunan rumah Seroja dengan pembangunan Rumah Sakit Weliman?" ujar Ferdinandus dalam nada tanya.
Menurutnya, ungkapan atau pernyataan yang dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Malaka itu konsekuensi terhadap hukum.
"Kami tahu bahwa yang berbicara ini punya kapasitas sebagai Anggota Dewan akan tetapi bagi tim kuasa hukum bupati Malaka, ini bagian dari penyalahgunaan keadaan bukan kewenangan," tegasnya.
Baca Juga: Akibat Cuaca Ekstrem, Dataran Tinggi Magetan Longsor
"Oke, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memiliki kewenangan untuk mengontrol akan tetapi tidak boleh untuk menyerang pribadi apalagi ini seorang pejabat publik. Maka kami minta kepada yang bersangutan itu, karena ini berkonsekuensi terhadap hukum maka kami minta Ketua Komisi III DPRD Malaka Henri Melky Simu wajib untuk membuktikan ungkapannya tersebut," tambah Ferdinandus.
Dikatakan Ferdinandus, pihaknya menanyakan pernyataan bahwa masuk angin yang dimaksud ini apa dulu. Kalau memang pemaknaannya adalah bupati itu disuap dia harus buktikan itu karena pernyataan itu berkaitan dengan konsekuensi hukum.
"Maka disini kami juga mau menyampaikan bahwa ketika 1x24 jam dia tidak membuktikan soal pernyataan bupati Malaka masuk angin maka kami yang akan mengambil langkah hukum," tegas Ferdinandus.***
