Network
Baca Juga: 12 Komisioner KPUD Dapat 'Kado' Dari Bawaslu
6. Wartawan menulis berita tidak lakukan konfirmasi Bupati Malaka. Bagaimana bisa menulis Bupati masuk angin. Selanjutnya Komisi III apa kapasitasnya menilai Bupati Malaka "masuk angin", dengan contoh Proyek Puskesmas Weliman yang dikerjakan sejak tahun 2019. Bukankah pekerjaan itu dilakukan sebelum Bupati Malaka sekarang menjabat? Apalagi Kontraktornya sudah di-PHK.
7. Kebebasan pers itu sah-sah saja, tetapi menulis dan bicara harus sesuai fakta, bukti dan data. Jika tidak, maka baik yang komentar maupun yang menulis bersiap-siap untuk berhadapan dengan Bupati Malaka selaku korban penghinaan. yang akan memproses secara hukum.***
