Network
Baca Juga: Polisi Tembak Polisi di Lampung, Dipicu Dendam Pribadi dan Sakit Hati
"Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah," ungkap dia.
Dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi NTT menolak dengan tegas karena beberapa alasan.
Baca Juga: Ferdy Un Muti Terpilih Jadi Sekda Kabupaten Malaka
Pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," terangnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Ferdinand Un Muti Terpilih Jadi Sekda Malaka, Begini Respon Bupati
Selain itu upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tuturnya.
Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, GMNI Manggarai Akan Demo Besar-besaran 6 September 2022
