VOX TIMOR - Terbaru, media sosial Twitter sedang ramai membicarakan peretas yang menamakan dirinya sebagai Bjorka.
Belum lama ini ia telah beraksi dengan cara membocorkan pelaku di balik pembunuhan aktivis HAM, yakni Munir.
Tidak berhenti sampai di situ. Bjorka pun terus melakukan aksi peretasan. Kali ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) jadi sasarannya, yakni Puan Maharani.
Baca Juga: Apakah Mobil Dinas Pelat Merah Boleh Dipakai Untuk Keperluan Pribadi? Simak Aturannya
Bagaimanapun, data-data yang ia sebarkan ke publik beberapa di antaranya berisi informasi yang menohok. Salah satunya adalah terkait vaksin Covid-19.
Hal ini dilakukan oleh akun anonim Bjorka di media sosial sebelum akun Twitter-nya dinyatakan lenyap.
Awalnya hacker Bjorka ini menyapa Puan Maharani menggunakan bahasa Inggris.
Akun akunonim tersebut membuat pesan pengantar dengan menyinggung Puan Maharani yang baru saja merayakan ulang tahun di ruang rapat DPR saat rakyat sedang unjuk rasa kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Viral! Pasangan Anak Kecil Parodi Kemesraan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
“Apa kabarnya madam? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes kenaikan harga BBM tepat di depan kantormu?” tulis Bjorka gunakan bahasa Inggris, dilansir pada Minggu 11 September 2022.
Dalam data yang disebarkan Bjorka, terlihat nomor ponsel hingga nomor kependudukan yang diduga milik Puan Maharani.
Tidak hanya itu, ada juga alamat lengkap hingga status pernikahan Puan Maharani. Bahkan, Bjorka juga mengungkap nomor vaksin Covid-19 Puan Maharani.
Baca Juga: Viral! Pasangan Anak Kecil Parodi Kemesraan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
Dinyatakan dalam data tersebut Puan Maharani belum melakukan booster. Diketahui, beredar kabar Bjorka juga sempat bocorkan data untuk Presiden RI.
Bjorka mengungkapkan telah meretas 679 ribu Transaksi Surat dan Dokumen Presiden Indnesia.
“Peringatan. 679 ribu Transaksi Surat dan Dokumen Presiden Indonesia telah dibocorkan ke deep web oleh sang aktor Bjorka,” tulis akun Twitter @darktracer_int, dilansir Senin 12 September 2022.
Baca Juga: Pasangan Anda Kecanduan Seks: Simak Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya
Terkait hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN) beraksi keras.
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto memastikan saat ini seluruh dokumen lembaganya dan Presiden masih terlindungi dengan baik.
Menurutnya, peretasan yang dilakukan seseorang dengan nama akun Bjorka adalah berita bohong.
“Sampai saat ini masih aman, kita tetap berupaya karena ini user kita. Tentu saja segala apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi,” ujar Wawan Hari Purwanto, dilansir dari berbagai sumber, Minggu 11 September 2022.
Baca Juga: Pasangan Anda Kecanduan Seks: Simak Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya
Wawan menjelaskan jika BIN selalu memperkuat sistem keamanan sibernya.
Pengamanan juga semakin diperketat dengan sistem persandian yang diklaimnya sulit diretas.
“Sebetulnya dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, maupun upaya tindak lanjutnya,” tuturnya.
“Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal,” ujarnya.
Baca Juga: Drama Cinta Segi Tiga di Magelang, Ada Adegan Gantian Masuk Kamar Putri Candrawathi?
BIN juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.
“Kita ingin ada satu percepatan untuk RUU PDP (segera disahkan menjadi undang-undang),” tukasnya.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono membantah tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor.
“Pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” ungkap Heru, dilansir dari berbagai sumber, Minggu 11 September 2022.
Baca Juga: Drama Cinta Segi Tiga di Magelang, Ada Adegan Gantian Masuk Kamar Putri Candrawathi?
lanjut Heru, adanya penyebebaran informasi data bohong di media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” sambung Heru.***