VOX TIMOR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Bahkan Leo Lelo sebut pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh yang ditengah naiknya harga BBM hanya sebagai 'gula-gula saja', agar buruh tidak protes.
Leo Lelo mengatakan, DPD Partai Demokrat NTT tidak melihat upaya pemerintah berhemat, justru rakyat hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
Menurut Anggota DPRD Provinsi NTT ini bahwa, tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Komnas Ham Prank Publik? LPSK Tak Yakin Brigadir Yoshua Lecehkan Putri Candrawathi
"Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah," ungkap Leo Lelo kepada wartawan di Kupang, Senin 05 September 2022.
Selain itu, kata dia, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun.
Baca Juga: Karena Peduli Rakyat, DPD Partai Demokrat NTT Tolak Kenaikan BBM
"Lalu, uangnya sekarang ke mana," tohoknya.
Leo mengingatkan dengan tegas bahwa kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit.
Baca Juga: Polisi Tembak Polisi di Lampung, Dipicu Dendam Pribadi dan Sakit Hati
"Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah," ungkap dia.
Dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi NTT menolak dengan tegas karena beberapa alasan.
Baca Juga: Ferdy Un Muti Terpilih Jadi Sekda Kabupaten Malaka
Pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," terangnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Ferdinand Un Muti Terpilih Jadi Sekda Malaka, Begini Respon Bupati
Selain itu upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tuturnya.
Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, GMNI Manggarai Akan Demo Besar-besaran 6 September 2022
Alasan kedua, DPD Demokrat NTT menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, Leo Lelo mengatakan itu hanya 'gula-gula saja', agar buruh tidak protes.
Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, GMNI Manggarai Akan Demo Besar-besaran 6 September 2022
"Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," tutup Leo. ***