VOX TIMOR - Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) sebanyak 2.113.158 per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara.
Data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.
”Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing,” tulis surat Menteri PANRB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022.
Baca Juga: Pembangunan Rumah Seroja Roboh, DPRD Malaka Bungkam, Ada Apa?
Berdasarkan surat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN.
“Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN,” tulis Surat Menteri PANRB terbaru.
Memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau sejumlah pelayanan publik di Kota Kupang.
Baca Juga: Termasuk Malaka! 20 Kabupaten Umuman Hasil Pendataan Non ASN 2022
Anas menggelorakan semangat berinovasi di Puskesmas Oebobo dan Polresta Kupang Kota.
Menteri Azwar Anas menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cepat dan tepat.
Pelayanan penuh inovasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Duel Liga 1 Antara Arema vs Persebaya Surabaya Dinodai Dengan Kerusuhan, Begini Kronologinya
"Saya senang melihat pelayanan publik yang telah berjalan dengan cepat di Puskesmas Oebobo dan Polresta Kota Kupang. Arahan Presiden Jokowi, pelayanan publik harus ekselen, memudahkan masyarakat," ungkapnya di sela-sela peninjauan pelayanan publik di Kota Kupang, NTT, Senin 3 Oktober 2022.
Di Puskesmas Oebobo, Menteri Anas meninjau beragam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskemas yang berdiri sejak 1990 tersebut.
Didampingi oleh Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, Menteri Anas juga memberikan masukan dan saran terkait standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik.
Baca Juga: Empat Item Pekerjaan Fisik di Desa Wesey, TA 2017 Dinilai Asal Jadi, Begini Penjelasan Kades
"Agar masyarakat bisa memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik," ujarnya.
Disarankan apabila Kota Kupang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), Polresta Kupang Kota juga dapat bergabung untuk memberikan pelayanan di MPP.
Hal ini dapat mengurai antrean sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan semakin cepat.
Baca Juga: Empat Item Pekerjaan Fisik di Desa Wesey, TA 2017 Dinilai Asal Jadi, Begini Penjelasan Kades
Selain itu, Menteri Anas juga menyampaikan kepada Kapolresta Kupang Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto agar jajarannya terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam memberikan pelayanan untuk memecahkan masalah yang ada.
"Dengan inovasi dan kolaborasi, pasti dapat memberikan solusi atas masalah yang ada," lanjutnya.
Menteri Anas berharap masyarakat Kota Kupang dan Provinsi NTT bisa terus mendapatkan pelayanan prima yang konsisten dari jajaran pemerintah.
Baca Juga: Peringatan! Pernikahan Dini Erat Dengan KDRT dan Stunting? Simak Penjelasannya
"Semoga pelayanan prima juga senantiasa diberikan oleh seluruh instansi pemerintah di Kota Kupang dan Provinsi NTT. Saya melihat komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik dari para kepala daerah di NTT dan pimpinan berbagai instansi lainnya," pungkasnya.***