Network
VOX TIMOR - Praktisi hukum asal Malaka, mendorong DPRD Malaka agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Malaka untuk menuntaskan kasus dugaan maling uang rakyat (korupsi) proyek pengadaan bawang merah Malaka (TA) 2018.
"Tugas pansus secara garis besar ada dua, yakni menjaga dan meyakinkan tidak ada mafia dalam kasus yersebut. Kedua adalah memastikan proses hukum yang tengah dijalankan aparat penegak hukum berjalan sesuai aturan dan tidak ada tebang pilih, jika barang buktinya ada. Untuk apa diterbitkan SP3," kata Antonius Bria .SH.MH. MAP, .C.L.A.,C.M melalui siaran persnya. Selasa 28 Juni 2022.
Pasalnya, pengungkapan kasus dugaan maling uang rakyat (korupsi) proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, sejak 2018 dengan kerugian negara Rp 4,9 miliar belum berhasil membawa sembilan tersangka ke pengadilan.
"Kapasitas kasus ini terlalu besar jika hanya dimainkan di sektor hukum saja. Sektor politik juga mesti bertanggung jawab mengawal kepentingan rakyat Malaka," ujar Praktisi hukum asal Malaka itu.
Belakangan pihak Polda NTT menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan maling uang rakyat (korupsi) proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka (TA) 2018.
Baca Juga: Dukung Program Prioritas SNKT, PKM Betun telah Distribusikan 2.905 KMS
"DPR Malaka jangan "namkak" soal kasus bawang merah Malaka. Karena kasus tersebut uang rakyat Malaka sebesar Rp 4,9 miliar hilang," kata Antonius.
Antonius menambakan, jika sudah terbentuk, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Malaka bisa datangu KPK dan meminta KPK menelusuri kasus tersebut hingga tuntas.
