Wacana? Pilkada Serentak 2024 Dimajukan ke Bulan September

- 25 Agustus 2022, 21:31 WIB
laporan harta kekayaan Hasyim Asy’ari ketua KPU RI periode 2022-2027
laporan harta kekayaan Hasyim Asy’ari ketua KPU RI periode 2022-2027 /Instagram/@kpu_ri/

VOX TIMOR - Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Hasyim Asyari dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia, Kamis 25 Agustus 2022.

Baca Juga: Wow! Kabar Gembira dari Kemendikbud Bagi Guru di Semua Jenjang Pendidikan, Simak Selengkapnya

Disebutnya, pilkada yang digelar pada September 2024 juga dianggap lebih menjamin stabilitas nasional, khususnya dalam hal keamanan, ketimbang pilkada yang digelar November 2024.

Pasalnya, pada Oktober 2024, akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional di mana Jokowi akan lengser dari kursi presiden, digantikan dengan presiden baru hasil Pemilu 2024 pada bulan Februari.

“Presiden sekarang ini berakhir jabatannya Oktober 2024. Kalau pencoblosannya November 2024, kira-kira kabinet sudah terbentuk atau belum? Stabilitas nasional kan pasti terpengaruh,” kata Hasyim.

Baca Juga: Kecelakaan Ganda di Jalur Welaus, Tidak Ada Korban Jiwa, Dua Mobil Rusak Berat

“Sebagai desainer kepemiluan, bayangan saya, kalau presiden baru dilantik Oktober, masih tarik-menarik kabinet, mengisi (posisi) Panglima TNI, mengisi Kapolri, menjaga stabilitas keamanan masih menajdi tantangan besar,” ungkapnya.

Sementara itu, seandainya dihelat September 2024, Pilkada Serentak bakal berlangsung masih dalam kepemimpinan Jokowi, kendati presiden terpilih 2024-2029 sudah ditetapkan.

Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan agar Pilkada 2024 digelar pada bulan November (Pasal 201).

Kesepakatan informal antara KPU, pemerintah, dan DPR RI pada 24 Januari lalu pun menyetujui Pilkada 2024 diselenggarakan 27 November 2024.

Baca Juga: Begini Respon Dinas Kesehatan Terkait Ambulance Nyaris Terbalik di Malaka

"Pertama begini, kalau September itu kalau kira-kira Pilkada kabupaten/kota sudah ada hasil 7 hari. Ada orang gugat ke MK, Pilgub 14 hari gugat. Kalau ada pemungutan suara perhitungan suara kita masih bisa mengejar pelantikan pada Desember 2024," sambungnya.

Sehingga, katanya, persepsi Pilkada 2024 yang ditujukan untuk membentuk pemerintahan di tahun yang sama bisa tercapai. Dia juga mengingatkan jabatan Presiden akan berakhir pada Oktober 2024.

"Kalau coblosannya November 2024, kira-kira kabinet sudah terbentuk atau belum, stabilitas nasional kan pasti berpengaruh. Ini presiden baru, belum bisa, bayangan saya ya. Sebagai desainer kepemiluan, bayangan saya kalau presiden dilantik Oktober, presiden baru, masih tarik-menarik mengisi kabinet, ngisi Panglima TNI, ngisi Kapolri, menjaga stabilitas keamanan masih menajdi tantangan besar," ucap Hasyim.

Baca Juga: Kecelakaan Ganda di Jalur Welaus, Tidak Ada Korban Jiwa, Dua Mobil Rusak Berat

"Tapi beda kalau pencoblosannya September. Presiden yang sekarang, pemerintahannya bisa dikatakan masih utuh, walaupun hasil Pemilu-nya sudah diketahui siapa yang terpilih, itu relatif lebih masuk akal kalau coblosan September," lanjutnya.

Kemudian, hasil dari Pilkada yang pesertanya mengajukan gugatan ke MK dan telah diregister namun diputus sehingga bisa segera penetapan calon dan kursi terpilih. Ketiga, jika dilanjutkan pemeriksaan pembuktian tapi putusannya ditolak dapat langsung menetapkan calon dan kursi terpilih. Terakhir adalah gugatan dikabulkan.

"Pengalaman 2019 yang dikalbulkan hanya 19 perkara. Kalau pencoblosan September, kira-kira kan Juni itu sudah ada kepastian, partai apa dapat suara berapa, kursi berapa, DPRD mana," kata Hasyim.

Baca Juga: Honorer Dihapus 2023? KemenPAN-RB Tetapkan Kuota CPNS & PPPK 2022, Jumlahnya Bertambah

"Pasti nanti ada perubahan mekanisme UU Pilkada, seperti kemarin 2020 September jadi Desember," lanjutnya.***


 

 

 

 

 

 

 

Editor: Oktavianus Seldy Berek


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x