Network
Sementara itu, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini sedang digulirkan pembentukannya di parlemen, Tito mengaku belum dapat memastikan apakah Pemilu 2024 juga bakal digelar di sana.
"Papua Barat Daya kan masih in progress, kalau anggaran cukup dieksekusi, kalau anggarannya enggak, di tahun yang lain," kata Tito.
Sementara anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus atau Politikus PAN itu menyebut, komisinya memang sudah melakukan diskusi internal dan mayoritas cenderung sepakat dengan opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saja.
Menurutnya, Komisi II memiliki banyak pertimbangan tidak memilih opsi revisi UU Pemilu.
Di antaranya, kata dia, revisi undang-undang membutuhkan waktu lama. Alasan lainnya, DPR khawatir pembahasan revisi UU Pemilu bisa melebar kemana-mana seperti parliamentary threshold, presidensial threshold, dan sebagainya.
Baca Juga: Rebus Daun Sirsak, Menurut dr Zaidul Akbar: Darah Tinggi, Asam Urat, dan Kanker Akan Segera Minggat
"Jadi kalau lewat revisi undang-undang, belajar dari pengalaman, itu memakan waktu yang panjang dan bisa juga mengular kepada hal-hal di luar konteks. Padahal kita membutuhkan segera alas hukum supaya tiga DOB Papua ini bisa ikut menjadi peserta pemilu," tuturnya.
Kendati demikian, ujar dia, usulan DPR ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah usai reses atau setelah pembukaan masa sidang 16 Agustus 2022.
Baca Juga: Rebus Daun Sirsak, Menurut dr Zaidul Akbar: Darah Tinggi, Asam Urat, dan Kanker Akan Segera Minggat
