Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni ini.

Baca Juga: Pandai Jaga Rahasia 5 Zodiak Ini Cocok Dijadikan Teman Curhat

Dimana sesuai ketentuannya bahwa penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Yang demikian hal itu sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Demokrat Tanggapi Jokowi, Soal Pemilu 2024

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Baca Juga: Batal di Istana, Unjuk Rasa BEM SI 11 April Pindah Ke Gedung DPR RI

Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan Presiden Jokowi sejak awal setelah Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah menyepakati tahapan dan waktu penyelenggaraan pemilu.

"Jika ini dilakukan sejak awal, tentunya tak akan ada manuver-manuver dari pembantu terdekatnya yang mewacanakan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, dan penambahan periodesasi presiden," kata Kamhar.

Baca Juga: Batal di Istana, Unjuk Rasa BEM SI 11 April Pindah Ke Gedung DPR RI

Ia menuturkan, ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam merespons manuver para pembantunya inilah yang membuat publik, elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai partai politik termasuk Partai Demokrat melakukan perlawanan terhadap wacana ini. Namun demikian, dirinya mengapresiasi sikap Jokowi yang menyampaikan pernyataan secara tegas terhadap wacana ini.