Melchias Marcus Mekeng Sebut Golkar Sedang Kaji Usulan Presiden Jokowi Tiga Periode

- 25 Februari 2022, 16:59 WIB
PRESDEN Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Panitia Melchias Marcus Mekeng membuka secara resmi Musyawarah Nasional Partai Golkar di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.*
PRESDEN Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Ketua Panitia Melchias Marcus Mekeng membuka secara resmi Musyawarah Nasional Partai Golkar di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.* /ANTARA/

Vox Timor - Anggota DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji secara serius wacana perpanjang masa jabatan Presiden. Menurutnya, hal tersebut didasari karena ada permintaan dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

“Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Melchias dalam keterangan tertulis, Jumat 25 Februari 2022 dikutip Vox Timor dari ANTARA.

Baca Juga: Invasi Rusia, Pesepak Bola Brazil di Ukraina Minta Bantuan Evakuasi

Ia mengatakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden tentu harus mendapatkan restu dari semua partai politik.

“Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” katanya.

Ia menyebutkan gagasan mendasar untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi bisa dilihat dari sisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu. Padahal ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi.

Baca Juga: Serangan Militer Rusia ke Ukraina Picu Kenaikan Harga Minyak Mentah Indonesia

“Mulai tahun 2023 ini, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen. Artinya, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada dibawah 3 persen,” tambahnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkor ini menjelaskan,selama pandemi COVID-19, defisit anggaran dibolehkan berada di atas 3 persen. Serta pembiayaan negara juga banyak ditopang oleh hutan. Sementara pada 2021, utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Tahun 2022 ini sedikit berkurang karena ekonomi sudah mulai membaik yaitu Rp 600 triliun. Sementara tahun 2023, sudah tidak boleh hutang lagi.

Halaman:

Editor: Emanuel Dile Bataona

Sumber: ANTARA


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah