VOX TIMOR - Pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang lama dan mengusulkan calon ketua DPAC yang baru untuk periode 2022-2027 bukan ajang beradu kekuatan dan uang.
Pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang lama merupakan gagasan baru dalam menghadapi Pemilu 2024.
Demikian Manuel Seran, selaku Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tengggara Timur (NTT), Senin 16 Mei 2022.
Baca Juga: Tim Nasional Indonesia U-23 Berhasil Meraih Tiket Semifinal SEA Games
Manuel Seran, selaku Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat, Malaka membenarkan pleno verifikasi DPAC pada 06 april 2022 itu.
"Para pengurus DPAC Partai Demokrat di Malaka yang sudah didemisionerkan sejak tanggal 6 April 2022, agar tidak mempersoalkan apa yang menjadi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur. Hal itu terkait SK Ketua DPAC Malaka periode 2022 – 2027. Karena sudah sesuai mekanisme dan aturan main organisasi Partai Demokrat," kata Manuel Seran selaku Ketua BPOKK, DPC Partai Demokrat Malaka.
Baca Juga: Komunitas di Perbatasan RI-RDTL Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
Ketua BPOKK, DPC Partai Demokrat Malaka menegaskan bawah rapat pleno DPAC Partai Demokrat waktu itu sangat jelas. Ada tiga agenda utama yakni, Verifikasi DPAC, Pendemisioneran DPAC yang lama, dan agenda ketiganya pengusulan calon ketua DPAC Partai Demokrat Sekabupaten Malaka yang baru, akan tetapi dengan syarat minimal/ diusulkan dua orang, maksimal tiga orang.
Manuel Seran menambahkan, calon etua DPAC Partai Demokrat Se Malaka yang diusulkan dalam rapat pleno tersebut, diminta untuk melengkapi dan menyerahkan semua persyaratan sesuai aturan dalam organisasi partai Demokrat ke tim verifikasi DPD Partai Demokrat NTT.
Baca Juga: Komunitas di Perbatasan RI-RDTL Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
“Rapat pleno DPC Demokrat Malaka itu, jelas difasilitasi oleh DPD Partai Demokrat NTT waktu itu sangat terbuka dan demokratis. Nah nama – nama yang diusulkan jadi calon ketua DPAC dalam rapat pleno telah diberi kesempatan untuk melengkapi berkas dan menyerkahkan ke tim verfikasi. Pertanyaannya, calon ketua DPAC maupun teman DPAC yang sudah didemisionerkan apakah berkas persyaratannya sudah dilengkapi dan diserahkan ke tim verifikasi?,” tanya Manuel.
Manuel Seran juga menjelaskan pengangkatan SK Ketua DPAC Sekabupaten Malaka periode 2022 – 2027 sudah sesuai Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat tahun 2021 tentang musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, dalam pasal 17 Point D, itu jelas mengatur tentang syarat mutlak untuk seorang calon ketua DPAC, seperti pendidikan minamal SMA, Harus ber-KTA Demokrat, dan beberapa persyaratan lain yang disampaikan tim verfikasi dalam rapat pleno DPC Partai Demokrat Malaka waktu itu.
Baca Juga: Komunitas di Perbatasan RI-RDTL Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
“Semua proses sudah sesuai mekanisme organisasi. Ketu DPAC yang baru ini juga bukan orang baru kok. Kader Demokrat yang berkontribusi untuk partai dan yang memiliki KTA. Sehingga saya pikir ini tidak menjadi masalah. Menjadi polemik kalau nama – nama yang jadi ketua DPAC ini diluar nama – nama yang diusulkan dalam rapat pleno waktu itu,” tegas Manuel seran.
Ketua BPOKK Malaka, yang meyakini dengan komposisi kepengurusan DPAC yang baru ini bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai Demokrat di Kabupaten Malaka.
“Kami punya keyakinan dengan komposisi pengurus DPAC yang baru ini bisa menambah jumah kursi di DPRD Malaka. Misalkan di dapil 2 partai demokrat kehilangan kursinya. Dengan formasi pengurus baru yang energik ini bisa berjuang untuk menambah kursi di dapil tersebut,” tutup Manuel.***