Network
VOX TIMOR - Polda NTT menyatakan siap melaksanakan perang semesta melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang (PPO) di wilayah hukum Polda NTT.
Polda NTT merupakan institusi kepolisian pertama yang merespons ajakan BP2MI untuk melakukan “Perang Semesta Melawan Sindikat TPPO”, sebagaimana dituangkan dalam Kesimpulan Diskusi Publik, BP2MI pada 6/4/ 2023 di Batam yang mendapat dukungan penuh dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Sebagaimana BP2MI mendeklarasi Perang Semesta Melawan TPPO, karena daya rusak dan kerugian materiil dan moril yang ditimbulkan akibat TPPO telah sangat besar bahkan merendahkan martabat, harga diri dan Hak Asasi Manusia Indonesia di mata dunia internasional.
Baca Juga: Kontroversi! Gubernur NTT Minta Kepala Desa Tes Sperma Setelah Makan Daun Kelor
Kapolda NTT, Irjen Pol Johny Asadoma merespons secara positif kesimpulan Diskusi Publik BP2MI pada 6/4/2023 dengan menggelar Focuss Group Disussion (FGD) di Kupang pada 13/4/2022, bertema “Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Wilayah Hukum Polda NTT.”
Respons cepat Polda NTT dalam melakukan perang semesta TPPO tidak terlepas dari realitas yang menyedihkan, bahwa NTT merupakan salah satu kantong TPPO terbesar di negeri ini, selain NTB, Jatim, Jateng dan Jabar.
Tiap tahun ratusan pekerja migran asal NTT kembali ke kampung halamannya dalam peti jenasah. Belum termasuk para korban yang dianiaya, dipersekusi, disekap dan dilecehkan oleh majikan mereka.
Dorong KTT ASEAN Bahas TPPO
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas.
Baca Juga: Serius Cegah Stunting, Pemkab Taliabu Terima Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023).
Presiden menekankan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI).
Baca Juga: Mudik Lebaran! Dishub Taliabu Minta KM Sabuk Nusantara 76 Masuk Desa Talo
KTT ASEAN kali ini, lanjut Presiden, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO ini.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN.
Salah satunya adalah pada 5 Mei yang lalu, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 di antaranya adalah dari Indonesia.
Baca Juga: MENDADAK VIRAL! Jadi Korban Penganiayaan Anak Perwira Polisi
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” imbuhnya.***
