Network
VOX TIMOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk untuk tenaga kesehatan.
Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen PPPK termasuk untuk tenaga kesehatan, sebagai komitmen memperkuat pelayanan dasar bagi warga.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pun telah menggelar rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan pada Minggu 11 September 2022.
Baca Juga: Bjorka Bocorkan Data Rahasia Menkominfo, Bjorka : Happy Birthday Johnny Johny Yes Papa
Rapat ini juga diikuti Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
“Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya, ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya. Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja,"
Maka kita harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya mengingat ada ketimpangan sebaran nakes, sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris," imbuh Azwar.
Azwar mengatakan persiapan mesti tuntas karena jelang akhir September 2022 harus sudah masuk tahap rekrutmen PPPK.
Baca Juga: Benarkah Oknum Polisi Doyan 303 Online? 8 Polisi Dipecat Gegara Terima Uang Judi,
Ia juga menyebut pihaknya bakal memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Azwar mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam 1-2 hari ke depan.
Azwar juga menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
Sebagai solusi penataan tenaga kesehatan non-ASN, pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.
Baca Juga: Benarkah Oknum Polisi Doyan 303 Online? 8 Polisi Dipecat Gegara Terima Uang Judi,
"Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas," jelas dia.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui kini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.
"Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis," kata Bima.
Bima menjelaskan bahwa sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PANRB.
Baca Juga: Inilah Alasan Cerdas BJ Habibie dan Sejarah Pembebasan Timor Leste dari Indonesia
