Network
VOX TIMOR - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Setyo Budiyanto ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Karena itu, Advokad Yulius Benyamin Seran,SH meminta Brigjen Setyo Budiyanto sebagai Kapolda NTT yang baru, harus mengulik tuntas dugaan rasuah pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 2018 itu.
"Apalagi seorang Kapolda NTT yang baru sangat berprestasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia, level Nasional. Artinya kita berharap kasus bawang merah Malaka bisa diungkap dan berkasnya bisa P21 dan bisa ada yang terpidana dalam kasus itu," kata Adv Benyamin ketika diminta komentarnya oleh VoxTimor, Senin 20 Desember 2021.
Baca Juga: Tuntut Keadilan Kasus Astri dan Lael, Polda NTT Didemo Saat Ulang Tahun Provinsi NTT
Perkara tersebut sudah berjalan lebih dari satu tahun. P-19 sebanyak tujuh kali dan kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar. Lembaga Antikorupsi akhirnya mengambil alih dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Malaka itu karena adanya perintah penghentian kasus dari pengadilan pada 31 Agustus 2021.
"Kapolda NTT yang baru itu miliki segudang prestasi, semoga terkait kasus bawang Malaka itu bisa ada yang terpidana. Sehingga bisa menjawab keresahan masyarakat Malaka terkait kasus bawang Malaka itu," jelas adv Benyamin.
Menurut Adv Benyamin, sebuah SP3 itu bukan kartu AS. Bukan kartu AS untuk menghentikan sebuah tindak pidana yang perna diusut, kecuali SP3 karena penyidik menyimpulkan perkara itu bukan pidana tetapi perdata.
"Kalau ternyata SP3 dikeluarkan tidak cukup bukti, maka selalu terbuka peluang untuk dilakukan untuk ungkap tuntas kasus tersebut apabila ditemukan bukti baru tambahan, apalagi sorang Kapolda NTT sangat berprestasi dalam ungkap kasus korupsi di Indonesia," tambah adv Benyamin.
