VOX TIMOR - Kadisparekraf Provinsi NTT, Zet Sony Libing menjelaskan, pemberlakuan tarif baru ke TN Komodo ini berlaku sampai 1 Januari 2023.
Dia menyebut, keputusan ini dibuat menyusul adanya masukan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh agama.
Baca Juga: Cek Fakta: Formasi PPPK Guru 2022 Bagi Tahap 3 Akan Dibuka Bulan September?
"Setelah mendengar masukan-masukan itu, pemerintah provinsi NTT lalu mengambil kebijakan soal dispenssasi ini. Dan 1 Januari 2023, pemerintah menerapkan tarif baru itu secara optimal," ujar Sony Libing dalam konferensi pers di Kupang, Senin, 8 Agusutus 2022.
Menurut Sony, Pemprov NTT memberikan ruang yang lebih besar untuk melakukan sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat di Labuan Bajo.
Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi meminta Pemprov NTT melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai stakeholder.
Baca Juga: Ayam Jago Senilai 4 Juta Mati Misterius, Warga Malaka Diimbau Waspada Penyakit Pada Ternak
"Terutama para pelaku pariwisata agar mendapatkan pemahaman yang sama tentang kebijakan kenaikan tarif masuk itu," ungkap dia.
Sony menjelaskan, pemerintah mempunyai dua visi besar dalam memberlakukan tiket mahal ke TNK.
Yaitu melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian komodo dan ekosistemnya; dan menjaga pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Baca Juga: Anda Percaya Ramalan Zodiak ? Simak Keberuntungan Zodiak Libra
"Nah, berdasarkan dua visi besar itu, maka pemerintah mengambil kebijakan soal kontribusi bagi wisatawan untuk melakukan atau memujudkan dua visi besar itu," jelas Sony.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi kebijakan KLHK dan Pemprov NTT terkait pemberlakuan tarif baru Rp3,7 juta ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Salah satunya ialah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia khawatir pemberlakuan tarif yang terlalu tinggi justru mengusik ketenangan daerah tujuan wisata Komodo tersebut.
"Dengan pemberlakuan tarif baru yang naik secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo. Yang terkena imbasnya adalah dunia wisata," ujar JK dalam keterangan persnya, Sabtu, 6 Agustus 2022.
Sandiaga Uno
Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), memastikan tidak ada pembatalan atau penundaan kenaikan biaya kunjungan berwisata ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp3,75 juta per orang selama setahun.
“Tidak ada hari ini, penundaan atau pembatalan yang ada adalah bagaimana kita menata agar informasi ini bisa dicerna dan dimengerti oleh para wisatawan dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo dan NTT,” kata Sandiaga Uno usai mengikuti kegiatan gowes PHRI biketour 2022 di Kota Bogor, Sabtu 6 Agustsu 2022 pagi dikutip Antara.
Baca Juga: Zodiak Hari Ini 7 Agustus 2022: Gemini Lebih Hati-hati, Libra Tetap Fokus
Sandi menjelaskan, Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menindaklanjuti komunikasi publik yang lebih baik, melalui sosialisasi dan edukasi tentang upaya konservasi dan pemulihan ekonomi secara beriringan di Pulau Komodo dan Labuan Bajo.
Kemudian, sesuai dengan perintah Jokowi Presiden untuk memantau situasi kondustif, aman, nyaman, menyenangkan bagi para wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif, Kemenparekraf akan koordinasi juga bersama kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten setempat.
“Yang ketiga jangan sampai ada gejolak yang merusak narasi kebangkitan pariwisata kita. Terbukti, ekonomi kita bangkit karena pariwisata bisa menyentuh 10 persen,” ujar Sandi.
Baca Juga: Ayam Jago Senilai 4 Juta Mati Misterius, Warga Malaka Diimbau Waspada Penyakit Pada Ternak
Dia juga mengimbau, agar jangan sampai ada narasi negatif mengenai pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibangun. Perekonomian Indonesia di sektor pariwisata menurut peringkat yang dirilis “Travel and Tourism Development Index 2021” yang diterbitkan Mei 2022, sudah bisa melampaui Thailand di posisi 32 dari 117 negara di dunia.
“Kita sudah sukses menjadi negara yang menangani pandemi ini tercoreng karena ketidakpahaman terhadap kebijakan konservasi dan ekonomi secara beriringan,” kata Sandi.***