Network
VOX TIMOR - Advokat muda asal kabupaten Malaka, Provinsi NTT, Yulianus Bria Nahak S.H.,MH, lewat rilis pers yang di terima Vox Timor, Kamis, 2 Juni 2022, meminta Bupati dan Kapolres Malaka segera proses hukum terhadap pejabat daerah yang dipercayakan sebagai penjabat Desa yang diduga telah menggelapkan anggaran Covid-19.
Advokat asal Malaka ini soroti dengan serius, sesuai dengan penyampaian Presiden pada tanggal 6 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat baik pusat maupun daerah untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.
Pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.
"Bagi pejabat yang menggelapkan anggaran Covid-19 segera di proses hukum, khususnya mantan Pj. Desa Saenama dan Penjabat Desa, ini butuh tindakan tegas dari Bupati dan Kapolres Malaka untuk tuntaskan",
Dikatakannya, sesuai berita di beberapa media online, mantan penjabat Desa, Brinsinya Elfrida Klau yang saat ini sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka diduga menggelapkan dana desa (BLT Covid-19) dengan total anggaran sebesar Rp.68.400.000.
Baca Juga: Dana BLT Tahun 2021 untuk KPM Diduga Dikorupsi Penjabat Desa, Begini Penjelasan Kadis PMD Malaka
Sementara penjabat Desa Saenama, Fr. Erick Seran, belum menyalurkan BLT Covid-19 untuk KPM dengan total anggaran sebesar Rp.76.500.000, padahal sudah lakukan pencairan dana sejak bulan April.
"Hal seperti ini tidak perlu dibiarkan, kalau dibiarkan akan menjadi contoh yang buruk bagi pejabat yang lain. Masyarakat Malaka khususnya Desa Saenama, segera membuat Pengaduan kepada Pihak yang berwajib, kepada Ombudsman RI Perwakilan Prov. NTT, Polisi dan atau Jaksa untuk segera di proses hukum terhadap pejabat yang gelapkan dana Covid-19", pintanya.
