Network
Vox Timor - Anggota Komisi IV, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan 1600 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang nasibnya masih terkatung- katung sampai hari ini, terutama penyediaan anggaran dalam APBD I Provinsi NTT untuk pembayaran honor atau gaji.
Hal ini disampaikan Politisi Partai Golkar di hadapan warga Desa Roho pada kegiatan reses menjawab sejumlah pertanyaan warga setempat, Sabtu 12 Maret 2022.
Hadir pada kesempatan itu kepala desa Roho Jamaludin Hoaratan, Ketua BPD Roho Abdul Salam Hoaratan, Kepala Pustu Roho Herlinda Perada Masan, warga Desa Roho dan sejumlah warga dari desa lain se wilayah Kecamatan Buyasuri.
Baca Juga: Tega, Bocah 6 Tahun Ini Diperkosa Tetangga Sendiri di Manggarai NTT
Yohanes De Rosari yang juga adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Lembata dihadapan forum reses mengatakan, saat ini Pemprov NTT sedang berkordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengakomodir 1600 tenaga P3K yang sudah lulus tes belum lama ini.
"Saya harap supaya koordinasi ini bisa berhasil untuk mengatasi kondisi yang sedang menimpa dan dialami tenaga P3K. Karena itu saya mengharapkan agar 1600 tenaga P3K banyak bersabar. Pemprov NTT sedang melakukan opsi dan solusi dalam rangka penanganan," tegas De Rosari.
Baca Juga: KSP Pastikan Pembangunan IKN Berkelanjutan, Sampai di Era Pemerintahan Paska Jokowi
Selanjutnya Yohanes De Rosari juga menggambarkan tentang upaya Pemrov NTT membangun infrastruktur jalan dengan melakukan skema pinjaman reguler maupun pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejalan dengan kebijakan nasional, setelah sebelumnya telah dialokasikan dan diakomodir dalam APBD I Provinsi NTT untuk tahun 2019 dan dikerjakan di tahun 2021.
De Rosari mengatakan, ada sekitar 2. 606 km panjang jalan di NTT. 1. 700 km panjang berstatus mantap sisanya 906 km panjang berstatus belum mantap.
