VOX TIMOR - Di tengah berkembangnya teknologi informasi, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyebar berita hoax. Kontennya menyudutkan kebijakan dan arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Malaka.
Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malaka dituntut untuk menepis konten narasi negatif informasi hoax yang tersebar luas di berbagai kanal media sosial.
"Sesuai penjelasan Bapak Bupati, Diskominfo harus mengetahui tupoksinya. Diskominfo harus sebagai motor penggerak, bagaimana bisa jalan jika fungsi Leadershipnya tidak berjalan," kata Sekda Malaka, Donatus Bere, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa 14 Desember 2021.
Baca Juga: Pelaksanaan Gebyar GP3M di Kabupaten Malaka Tampilkan Produk Khas Malaka
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos terus memacu dan mendorong masyarakat untuk terus bekerja dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.
“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang menyesatkan di luar, Saya akan memberikan penjelasan secara rinci dan detail tentang Belanja Tak Terduga yang dialokasikan pada tahun 2021. Hal ini untuk mencegah terjadinya salah tafsir dari berbagai pihak yang tidak mengetahuinya dengan jelas,” tegas Sekda Donatus.
Menurut Sekda Donatus, memang ada beberapa persoalan yang dapat ditemui di lapangan akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi lintas sektor dan mengajak pihak-pihak terkait menyatukan tekad dan komitmen untuk mengelola dana BTT secara baik, benar dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Gempa di Larantuka NTT Masyarakat Panik Berlari Selamatakan Diri
“Khusus untuk penanganan Covid-19, item-itemnya antara lain penanganan covid-19 dianggarkan Rp. 14.452.500.00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 6.599.819.191 dan masih tersisa anggaran sebesar Rp.7.852.680.809. Dana untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp. 6.101.787.000 dan sudah direalisasikan Rp. 963.630.000 dan masih tersisa anggaran Rp. 5.138.157.000. Juga ada Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp. 10.544.749.364 dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 3.643.587.724 dengan sisa anggaran Rp. 6.901.161.640,” jelas Sekda Malaka.
Walau begitu, Sekda Donatus menambahkan pemanfaatan dana Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 37.011.963.164 dengan catatan antara lain.
Pertama, penggunaan untuk bencana alam Seroja dalam hal ini bencana banjir sebesar Rp. 2.763.360.000 dengan realisasi 100 %.
Kedua, belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya (Covid-19) dianggarkan sebesar Rp. 31.099.036.364 (84,02%) dan realisasinya sebesar Rp. 11.207.036.915 (36,04%). Sisanya sebesar Rp. 19.891.999.449.
Ketiga, sehubungan dengan belanja tak terduga itu yakni program pemulihan ekonomi daerah yang terdampak covid-19 sebesar Rp. 3. 149.566.800 dan yang sudah direalisasikan sebesar Rp. 2. 452.500.000 dan masih tersisa Rp. 697.066.800.
Baca Juga: Jokowi Sampaikan Sejumlah Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia
"ada item ketiga ini yakni penanganan dampak ekonomi dianggarkan Rp. 149.566.800 dan belum direalisasikan. Juga ada dana bantuan sosial sebesar Rp. 3.000.000.000 dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 2.452.500.000 sehingga dana yang masih tersisa sebesar Rp. 547.500.000," beber Sekda Donatus.***