VOX TIMOR - Komisi X DPR mendesak pemerintah agar tidak memindahkan guru swasta yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari sekolah mereka mengajar.
Desakan ini muncul karena para pimpinan yayasan mengeluhkan terjadinya kekosongan guru swasta akibat migrasi ke sekolah negeri.
"Kami minta pemerintah mencarikan solusi terhadap 41 ribu lebih guru swasta yang lulus PPPK agar tetap mengajar di sekolahnya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti dalam rapat dengar pendapat Panja Formasi GTK PPPK 2022, Senin 11 April 2022.
Baca Juga: Cair Bulan April, Ini Link Cek BSU 2022, Yuk Buruan Disimak!
Agustina yang juga Ketua Panja Formasi GTK PPPK 2022 itu mengatakan bahwa sangat tidak adil kalau pemerintah hanya memusatkan seluruh PPPK guru di sekolah negeri.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Selasa 12 April 2022, BMKG: 23 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat
Sementara, ada sekolah swasta yang juga merupakan anak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca Juga: Pendemo Sempat Maki Ade Armando, Sebelum Dikeroyok di Kawasan Gedung DPR RI
Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni mengatakan bahwa saat mendaftar PPPK, para guru swasta harus memilih sekolah dan itu negeri semua.
Otomatis, ketika lulus, para guru swasta harus menempati formasi di sekolah negeri yang dipilihnya.
Baca Juga: Polda Metro Tangkap 80 Pelajar, GP Ansor Desak Polisi Tangkap Pelaku Penganiaya Ade Armando
"Memang, ini jadi masalah juga, makanya, KemenPAN-RB dan Kemendikbudristek tengah mencarikan solusinya," terangnya merespons hal tersebut.***