Network
VOX TIMOR - Aksi damai menolak kenaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo pada Senin dan Selasa lalu berujung ricuh.
Melansir dari berbagai sumber, polisi memukuli dan menahan para pengunjuk rasa. Tak hanya menolak kenaikan tarif tiket, warga juga menentang monopoli pariwisata di kawasan warisan dunia tersebut.
Karena itu, Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Komisi X DPR RI mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) menyusul aksi mogok massal para pelaku wisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Baca Juga: Implementasi Kurikulum Merdeka, Kadis PK NTT Kunjung SMAN 1 Nangapenda
Menurut pria kelahiran Kabupaten Sikka ini, aksi mogok massal tersebut dipicu dua hal.
Pertama, jelas Hugo, karena kenaikan tarif ke Taman Nasional (TN) Komodo yang drastis menjadi Rp 3,75 juta rupiah. Hal itu membuat syok pelaku wisata karena khawatir pengunjung berkurang.
Tentu, lanjut dia, berimbas bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang baru mulai pulih dari pandemi Covid-19.
"Kekhawatiran ini, sangat wajar karena pelaku wisata Labuan Bajo dan daerah lain sangat terpukul oleh pandemi," ujar Hugo dalam keterangannya, Selasa 2 Agustus 2022.
Baca Juga: Amankan Tiga Aktivis, Warga Labuan Bajo Menilai Polisi Hanya Ingin Kamtibmas di Labuan Bajo Kondusif
Kedua, meski demonstrasi menolak kenaikan harga tiket masuk TN Komodo sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke Pulau Rinca dengan tarif normal. Namun, tarif masuk ke Pulau Padar dan Komodo tetap dinaikkan menjadi Rp 3,75 juta rupiah dengan alasan kepentingan konservasi yang berbiaya mahal.
