Network
"Pimpinan tolong pertegas, supaya lembaga ini dihargai. Tidak hadir itu karena apa, kalau memang Kapolres berhalangan, kan masih ada yang lain. Apakah tidak ada mandat untuk yang lain. Kalau Kapolres jalan, semua harus lumpuh total? Kan tidak seperti itu," tanya Melky Simu kepada Pimpinan RDP.
Baca Juga: Sekda Malaka Akan Dilantik Dalam Bulan September
Meski demikian, Melky Simu berharap Pimpinan DPRD Malaka lakukan koordinasi lagi, alasannya apa? sehingga pihak Polres Malaka tidak hadir untuk RDP razia BBM bersubsidi yang menyasar ke pedagang eceran.
"Padahal yang membuat masalah itu di Polres loh. Masyarakat ada di sini gara-gara mereka. Jadi kita tunggu, kita ingin diskusi bersama untuk mencari solusi," harap Ketua Komisi III.
Menurutnya, jika berbicara soal aturan. Kenapa tidak dari dulu. Baru kemarin terapkan aturan tersebut.
"Saya yakin sekali. Teman-teman pengecer Bensin ini kemarin di bantuan UMKM pasti dimuat juga usahanya jual Bensin. Tapi dia dapat uang, itu dikirim sampai ke Kementerian, Berarti usaha mereka ini diakui. Makanya mereka dikasih bantuan itu, jika mereka tidak usaha jual bensin, pasti mereka tidak mendapatkan bantuan itu," tegas Melky Simu.
Melky Simu berharap BBM milik masyarakat yang sudah disita atau ditahan Polres Malak, segera dikembalikan.
Baca Juga: Sekda Malaka Akan Dilantik Dalam Bulan September
"Kalau memang ditahan, harus proses terus. Saya pengen Kapolres haadir disini, sebab ada beberapa kasus yang seperti ini. Terus, bensin-bensin itu ada dimana sekarang. Sudah dari tahun lalu juga ada, apakah barang itu masih ada sampai sekarang? bensinnya masih ada sampai sekarang? Orangnya pulang tapi barang tidak pulang, barangnya masih ada? Kenapa mereka tidak diproses waktu itu," tanya Ketua Komisi III DPR Malaka ini.
Pasalnya, Melky Simu sebagai Wakil Rakyat tak ingin rakyatnya susah. Sebab masa pandemi covid membuat rakyat kecil susah mencari nafkah, termasuk mereka yang memiliki gaji bulanan.
