Network
Vox Timor - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan penggunaan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Desa (BLT) tetap fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing desa.
Menurutnya, jika penerima BLT tidak mencapai 40 persen maka dana tersebut bisa dialihkan ke desa yang masih membutuhkan atau diperuntukkan untuk hal lain seperti pembangunan infrastruktur desa.
"Merujuk pada analisa BPKP, kelebihan dana desa bisa untuk desa yang membutuhkan atau untuk membiayai infrastruktur. Alternatif kedua, setelah penerima BLT tidak sampai 40 persen maka dikembalikan ke desa dan dialihkan untuk prioritas penggunaan lain di desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Maret 2022, dikutip Vox Timor dari ANTARA.
Baca Juga: Sudahlah Langka, Harga Minyak Goreng Mencekik Rakyat
Hal ini ia tekankan saat menerima kunjungan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga pada Selasa, 15 Maret 2022. Dia mengungkapkan alokasi 40 Maret dana desa untuk BLT merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa.
Sedangkan, demi mencapai target 0 persen di tahun 2024 aksi pengentasan dilakukan berdasarkan data mikro SDGs desa.
Baca Juga: Gerak Cepat, Aparat kepolisian Kembali Grebek Judi Bola Guling dan Dadu di Kabupaten Malaka, NTT
Oleh karenanya, pendampingan dan penguatan desa diperlukan agar desa kompeten dalam mengidentifikasi kebutuhan terutama dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem serta pembangunan infrastruktur desa.
"Harus sesuai kebutuhan riil desa. Sehingga kemiskinan ekstrem dan kebutuhan infrastruktur desa bisa tertangani. Tapi Bupati tidak boleh telat melaporkannya pada batas akhir Mei 2022 karena bakal diambil alih Kemenkeu," ujar Gus Halim.
