Network
VOX TIMOR - Koordinator Koalisi Adaptasi, Sardi Winata, mengatakan, isu adaptasi perubahan iklim hingga saat ini belum sampai pada level implementasi program oleh pemerintah baik di tingkat desa, daerah dan pusat.
Dia menyebut, gerakan adaptasi terhadap perubahan iklim oleh civil society hanya sebatas mendapatkan dukungan tanpa intervensi program oleh pemerintah.
Bahkan di beberapa wilayah, pemerintah daerah setempat menerbitkan surat keputusan gubernur atau bupati untuk penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam melaksanakan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.
Baca Juga: BMKG Sebut Perubahan Iklim Indonesia Makin Kompleks
"Tetapi itu hanya sebatas dukungan dan tidak sampai pada level intervensi anggaran," kata Sardi saat workshop pelatihan advokasi perubahan iklim dalam kerangka gender yang dilaksanakan Koalisi Adaptasi di aula Hotel Lembata Indah, Lewoleba, Kabupaten Lembata pada Selasa, 12 April 2022.
Padahal menurut Sardi, tantangan perubahan iklim yang dampaknya sudah dirasakan masyarakat ini harus menjadi perhatian semua pihak baik masyarakat, LSM juga terutama pemerintah melalui berbagai program strategis.
"Ini yang mau kita dorong. Bagaimana adaptasi terhadap perubahan iklim ini harus menjadi isu strategis yang bisa diimplementasikan pemerintah melalui berbagai program dan intervensi anggaran," ucapnya.
Menurut Sardi, pemerintah baik di tingkat desa hingga pusat harus mulai berpikir bagaimana mengoptimalisasi inisiatif-inisiatif lokal yang dibangun masyarakat dalam kaitannya dengan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui intervensi anggaran.
