VOX TIMOR - Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) buka suara terkait penerimaan CPNS dan PPPK 2022.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa tidak ada pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2022 kali ini.
Pertama, bagi kabar penerimaan CPNS 2022, Ia menegaskan tidak ada penerimaan.
Baca Juga: Mantan Kapolres Belu Menjabat Plt Kapolres Metro Jakarta Selatan, Berikut Rekam Jejaknya
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menyebut tidak akan ada pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2022.
"Kita tahun ini hanya fokus mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena menyangkut dengan tenaga honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum 23 November 2023," ujar dia di Manokwari, Senin 15 Agustus 2022 lalu, dilansir dari Antara.
Ia menyebut untuk pengangkatan tenaga PPPK (2022), belum diketahui jumlah formasi yang dibutuhkan karena masih dalam tahap pendataan.
Baca Juga: Gegara Kasus Ferdy Sambo, Mantan Polisi Asal NTT Ciptakan Lagu Berjudul Jendral Terciduk
Seturut dengan hal itu, jumlah formasi PPPK 2022 belum dibagikan ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Papua Barat.
Ia mengatakan BKN bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan pendataan termasuk jadwal tahapan pengangkatan berkaitan dengan tenaga PPPK (2022).
"Itu masih kita lihat dulu datanya termasuk akan diverifikasi kembali sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor yang ada di daerah. Kita juga harus memastikan bahwa data itu valid," ungkap dia.
Baca Juga: Bukti Baru Terungkap? Simak Pengakuan Vera Simanjuntak Kekasih Brigadir Joshua
Belum diketahui secara pasti jumlah formasi yang dibutuhkan, tetapi ia memastikan tenaga PPPK yang akan diangkat tahun ini tidak hanya guru, ada pula tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dokter dan tenaga penyuluh.
Jika memungkinkan, lanjut Bima, akan ada penerimaan P3K di luar guru dan tenaga kesehatan.
Bahkan Bima menyampaikan ke depan bahwa formasi PNS di Indonesia akan berkurang. Hal itu bercermin dari negara luar, dimana jumlah PNS atau yang dikenal dengan istilah public servant hanya 20 persen dibandingkan tenaga PPPK atau government workers yang mencapai 80 persen dari total pegawai di suatu negara.
Baca Juga: Bukti Baru Terungkap? Simak Pengakuan Vera Simanjuntak Kekasih Brigadir Joshua
“Seperti di Australia dan Selandia Baru itu tenaga PPPK mencapai 100 persen. Kita memang pelan-pelan menuju ke sana,” ujarnya.***