Network
VOX TIMOR- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk ke empat kalinya secara beruntun, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng didampingi ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar di Kota Kupang, pada Jumat 8 April 2022 lalu.
"Manggarai Barat mendapat Opini WTP, setelah BPK Perwakilan Provinsi NTT, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda Mabar Tahun Anggaran 2021," kata Weng melalui sambungan Telepon dalam keterangan yang diterima Alur.id Sabtu 9 April 2022, malam.
Dengan demikian ungkap Weng, Pemkab Mabar telah empat tahun berturut-turut, mendapatkan opini WTP yaitu sejak LKPD TA 2018 sampai Tahun 2021.
"Kita mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT, karena menjadi Kabupaten pertama di NTT yang telah menyerahkan LHP tercepat di kawasan se Bali-Nusa Tenggara.
Untuk diketahui, opini WTP artinya bahwa pemerintah kabupaten Mabar telah melakukan pengelolaan keuangan mengacu pada aturan dan semuanya sesuai.
Karena itu Weng berjanji akan terus berkomitmen untuk menyerahkan laporan keuangan Pemda Mabar Tahun 2022, paling lambat akhir Januari 2023 tahun depan.
"Dikarenakan bila mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut, akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID), dari sebelumnya hanya 3 kali," jelasnya.
Dirinya optimis PAD tahun depan, bisa mencapai hingga Rp 326 miliar, bahkan untuk tahun 2025 bisa mencapai Rp 1 Triliun.
