Network
VOX TIMOR - Benediktus Pambur sudah sekian lama menyadari betul bahwa kondisi daerah Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, saban hari kian berubah.
Sejak dahulu kala, Lembor merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari dulu, daerah yang kini sudah terbagi ke dalam tiga kecamatan itu, hasil padi berkelimpahan karena didukung dengan sumber air yang memadai.
Buktinya, mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menghadiri panen raya padi di Desa Siru, Kecamatan Lembor pada 17 November 2015 lalu. Saat itu, Lembor diakuinya menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Benediktus Pambur yang adalah warga Dusun Poco Koe, Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, khawatir ke depan wilayahnya bukan lagi berstatus sebagai lumbung pangan, tetapi pusat masalah.
"Dengan melihat berbagai masalah yang dihadapi petani saat ini, maka ke depan Lembor bukan lagi lumbung padi, tapi lumbung masalah," ujar Rikar, sapaan akrabnya, saat berdiskusi dengan Direktur Lembaga Stefanus Gandi Institut (SGI), Stefanus Gandi, di Kampung Poco Koe, Kamis, 25 Agustus 2022 siang.
Menurut Rikar, para petani sudah sekian lama dililiti masalah yang seakan tidak ada habisnya. Nasib petani Lembor berbanding terbalik dengan nama besarnya. "Kalau orang Kupang bilang Lembor adalah restorannya NTT itu dulu, tapi ke depan saya pastikan berubah," tandasnya.
Rikar pun mengungkapkan keresahan yang boleh dialami petani selama ini. Secara tidak sadar, lanjut dia, para petani Lembor dikuasai oleh tiga kompenen. Ketiganya, yakni pengusaha pupuk, penggilingan, dan obat-obatan pertanian atau pestisida.
Selama ini petani Lembor kerap diperhadapkan dengan persoalan kelangkaan pupuk subsidi pemerintah. Terkadang, lanjut dia, pupuk sudah ada di Labuan Bajo namun terkendala dengan keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Subsidi untuk Sektor Pertanian.
"Akibatnya pupuk baru datang, sementara petani sudah selesai musim tanam. Jadi, persoalannya ada pada ranah kebijakan pemerintah dan Paraturan Bupati. Pemerintah seharusnya melihat betul musim tanam petani," ujar Rikar.
