“Kami tegaskan bahwa tidak akan ada calo, atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab sistem yang sudah kami bangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real-time.”
“Jadi jangan percaya kalau ada yang menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah-sekolah kedinasan,” imbuh Anas.
Instansi yang membuka kebutuhan peserta sekolah kedinasan antara lain:
1. Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) total 525 kebutuhan
2. BPS (Politeknik Statistika STIS) 500 kebutuhan
3. BSSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara) 125 kebutuhan
4. BIN (STIN) 400 kebutuhan
5. Kementerian Keuangan 1.100 kebutuhan
6. BMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 80 kebutuhan