Network
VOX TIMOR - Ratusan Pengecar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Pertalite diluar SPBU di kabupaten Malaka, Propinsi NTT protes ke DPRD Malaka. Aksi protes ini pun didukung oleh beberapa anggota DPRD Malaka, sehingga DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejak kemarin (Rabu, 14 September 2022,) hingga hari ini (Kamis, 15 September 2022). Namun sayangnya belum mendapatkan solusi, pasalnya, pihak polres Malaka tidak hadir, walaupun sudah diberi surat undangan dan Pemerintah Daerah Malaka yang dihadiri Penjabat Sekda Malaka, Silvester Leto, SH.,MH, menyatakan tidak mau tabrak aturan.
Silvester Leto, saat ditemui media ini usai RDP terkait protes rarusan pengecer BBM di pinggir jalan di luar Stasiun BBM mengatakan, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mau Tabrak aturan.
"Kami dari pihak pemerintah berusaha tidak menabrak aturan karena Kaluhan beberapa
Pengecer BBM diluar SPBU, mungkin masih ada cara lain untuk bisa membantu tapi tidak dengan cara menambrak aturan," ungkapnya.
Baca Juga: DPR Sebut Polres Malaka Lecehkan Lembaga Wakil Rakyat
Dia mengatakan, pemerintah bisa mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM
diluar pengguna Kendaran, tetapi dengan ketentuan yang jelas peruntukannya.
"Seperti kebutuhan alat mesin petani, nelayan, kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan BBM untuk generator atau usaha kecil menengah lainnya. Sedangkan untuk para pengecer, kami tidak berani mengeluarkan rekomendasi," jelas Silvester Leto.
Baca Juga: DPD dan DPC Demokrat Satu Suara, Leo Lelo: 'AHY Figur Muda Potensial dan Layak Jadi Presiden RI
Silvester Leto, dalam kesempatan RDP itu menyampaikan kepada para pengecer BBM yang hadir, bahwa permasalahan ini menyangkut kebutuhan hidup, namun hal ini diperhadapkan dengan aturan bahwa aturan sesuai UU penyaluran BBM terakhir itu ada di SPBU, tetapi hal yang harus diperhatikan adalah terkai kondisi yang tidak memungkinan, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan BBM kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari SPBU.
Hal tersebut, kata Silvester Leto yang harus dipikirkan bersama dan dari Pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi tetapi rekomendasi itupun hanya di peruntukan kepada bidang pertanian, industri rumah tangga, Nelayan.
